 |
| Ilustrasi. (MI/Solmi) |
Kebakaran hutan dan lahan yang selalu terulang banyak disebabkan oleh kesalahan pengelolaan dan pengolahan lahan gambut. Bahkan, tahun ini semakin parah. Pemerintah didesak tetapkan status bencana kemanusiaan pada kabut asap.
"Ada kesalahan fundamental dalam pengelolaan lahan, terutama lahan gambut. Lahan gambut yang merupakan lahan basah dan semestinya tidak diusik," kata Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Satyawan Pudyatmoko di Gedung Pusat UGM, Kamis (22/10/2015).
Satyawan mengungkapkan, yang terjadi saat ini, lahan gambut justru dioptimalkan secara nilai komersial. Namun, tak dibarengi dengan tindakan keberlanjutan ekosistem.
"Bencana (asap) yang terjadi saat ini karena ulah manusia yang mengabaikan hukum alam," ucapnya.
Dalam pada itu, Rektor UGM Dwikorita Karnawati mendesak agar pemerintah menetapkan status bencana kemanusiaan akibat kabut asap.
"Bencana kemanusiaan akan membuat terpanggil simpati masyarakat. Bencana asap membuat masyarakat tidak bisa bekerja dan anak tak bisa sekolah," kata Dwikorita.
Dwikorita mengatakan, negara pasti tahu siapa saja pelaku pembakaran lahan, baik di Kalimantan maupun Sumatra. Negara, katanya, harus memberikan tindakan jera sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyatnya.
"Negara pasti mendapat dukungan publik. Ilmuwan juga harus merefleksi, memikirkan bencana ini tidak kembali terjadi tahun depan," ujarnya.
Pengamat politik UGM, Ari Sujito mendesak pemerintah segera melakukan mobilisasi massa untuk memberikan bantuan bagi korban asap. Massa tersebut bisa berasal dari pemerintah, LSM, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, BUMN, dan rumah sakit untuk mengirim bantuan medis.
"Secara teknis sulit memadamkan, kecuali menunggu hujan. Solusi jangka pendek, mengadakan gerakan kemanusiaan. Banyak anak dan orang dewasa sakit akibat asap," ungkapnya.
Ari menegaskan, menyelamatkan korban harus menjadi prioritas utama. Hal itu sebagai bentuk tanggung jawab negara melindungi rakyatnya.
Catatan:
0 comments:
Post a Comment